Pentingnya Sebuah Kejujuran dan Keadilan Konstitusi

Reflection Paper 1-Konstitusi

Novia matilda

ILKOM-1111003084

Konstitusi menggambarkan keseluruhan suatu system pengaturan suatu Negara yang berisi peraturan untuk membentuk, mengatur atau memerintah Negara. Memahami konstitusi sangat penting dan terutama Negara yang menyatakan bahwa negaranya adalah Negara hukum. Yang mencakup batasan, nilai, sifat dan penggolongan konstitusi. Diindonesia peraturan-peraturan yang ada secara tertulis keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konveksi. Konstitusi memiliki dua pengertian yaitu dalam pengertian luas dan dalam arti sempit/terbatas. Makna konstiusi dengan adanya UUD 1945 sebagai penjamin bangsa Indonesia dan masyarakat yang dijadikan suatu peraturan yang adil untuk keadilan sosial dan dengan berjalannya demokrasi yang benar. konstitusi dapat bersifat yuridis serta sosiologis dan politis.

Konstitusi mencakup dpr dan dpd sebagai studi kasus yang saya bahas disini.

DPR sendiri merupakan suatu badan lembaga yang dibentuk untuk menyalurkan inspirasi dari masyarakat. DPR  dalam melaksanakan tugasnya tetap dalam radiasi aturan yang telah dibuat. Selain itu dalam tata kehidupan sehari-hari tugas DPR adalah membahas undang-undang bersama Presiden untuk disetujui bersama. Dalam artian DPR mempunyai suara dalam pembentukan perundang-undangana.

DPR juga membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang. Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya

dalam awal pembicaraan tingkat I. Disisi lain juga mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I. Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undàng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.

Fungsi legislasi DPR

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya, lewat lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem politik dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dan sebagai wahana melaksanakan Demokrasi Pancasila. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan perangkat kenegaraaan yang sangat penting disamping perangkat-perangkat kenegaraan yang lain. Setiap pemerintahan yang menganut sistem demokrasi selalu didasari suatu ide bahwa warga negara seharusnya dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep kedaulatan ini sangat menentukan untuk dijadikan sebagai parameter. Dalam sistem tersebut dinyatakan bahwa tidak ada kekuasaan mutlak dan semua keputusan politik harus mendapatkan persetujuan dari rakyat secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan. Fungsi badan perwakilan rakyat yang mencirikan demokrasi modern ini memperkenalkan nama badan legislatif atau badan pembuat undang-undang kepadanya, fungsi ini dapat diartikan sebagai fungsi legislasi. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya kedalam pasal-pasal undang-undang. Dari gambaran ini akan di peroleh gambaran sejauh mana DPR RI telah menjalankan fungsinya legislasinya yang biasa dijadikan sebagai indikator adanya proses demokratisasi, sebaliknya kurang atau tidak berjalannya fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR dapat dijadikan kurang atau tidak berjalannya proses demokratisasi, sebab DPR sendiri merupakan lembaga/perangkat demokrasi.

Dari studi kasus yang dibahas memberikan suatu inspirasi kepada kita bagaimana dpr dan dpd bekerja. Sekarang yang kita lihat bagaimana dpd dan dpr bekerja yang seharusnya mereka kerjakan menjadi pekerjaan kurang baik yang kita lihat banyaknya terjadi korupsi. Dpr dan dpd adalah sebuah lembaga untuk masyarakat dan mereka mengabdi untuk masyarakat. Tetapi bagaimana yang mereka lakukan menyimpang jauh sekali dari lembaga membatntu masyarakat. Kurangnya suatu disiplin dalam tingkat tingggi. Yang sebagai pertanyaannya bagaimana bisa mereka melakukan hal yang mengerikan seperti itu? Banyaknya masyarakat yang kesusahan sementara mereka mengambil hak masyarakat yang seharusnya masyarakat terima. Susahnya bila tidak ada kejujuran sebagai wakil rakyat untuk mengembangkan suatu negara yang sedang berkembang. Dan perlunya hukum ditegakkan keras untuk memberatas kejahatan yang ada dilapisan atas. Dan keadilan diindonesia tidak ada ! perlunya petinggi petinggi yang jujur dan setia kepada rakyatnya dan mengabdi untuk negara dan bangsa. Negara membutuhkan pemimpin yang jujur untuk mengatur dan membimbing masyarakat kearah yang baik dan benar. Seperti yang kita ketahui petinggi petinggi jarang sekali terjun langsung kelapangan untuk melihat kondisi diindonesia. Bukankah perwakilan rakyat harus turun tangan kedalam masyarakat? Kurang sekali perhatian untuk masyarakat apalagi mereka yang menengah kebawah itu sangat kurang untuk diperhatikan, banyak sekali yang kita lihat orang orang yang masih berkeliaran dijalan jalan untuk mengemis. Dimanakah petinggi petinggi itu? Bukankah seharusnya mereka mempunyai solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi terlalu lama? Dan benar dengan adanya istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kekuasaan yang didapatkan disalah gunakan oleh petinggi yang haus akan uang, sedangkan masyarakatnya sendiri menderita karena kesusahan uang. Dan seperti yang kita lihat diindonesia banyak sekali petinggi yang korupsi dan diproses dengan hukum. Banyak sekali petinggi kita yang masuk penjara karena kejahatan mereka sendiri yang mengambil hak masyarakat dan seharusnya untuk masyarakat tersebut. Perlunya penyeleksian yang baik dalam memilih orang orang yang pantas dan tidak pantas untuk mewakili masyarakat kearah yang lebih baik. Negara indonesia sangat membutuhkan perwakilan yang jujur dan adil, dan semakin berkembangnya zaman susah sekali untuk menemukan orang yang jujur dan mengabdi hidupnya untuk masyarakat. Kita semua berharap untuk petinggi petinggi tersebut untuk masa yang akan mendatang dan berjalannya seiring waktu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi untuk negara dan mengabdi kepada masyarakat indonesia.